Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik mulai mematangkan tahapan penyiapan calon peserta didik Sekolah Rakyat melalui koordinasi intensif dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan program pendidikan dari pemerintah pusat tersebut tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Bertempat di ruang Mandala Bhakti Praja (MBP) kantor Bupati Gresik, rapat koordinasi verifikasi calon siswa sekolah rakyat dilaksanakan, Senin (11/05/26).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, mengatakan bahwa proses penjaringan calon siswa tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Sebaliknya, verifikasi akan dilakukan langsung di lapangan oleh pendamping PKH berdasarkan data yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Verifikasi dan validasi ini bukan sekadar administrasi, tetapi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kita ingin program PKH maupun Sekolah Rakyat berjalan optimal dan berdampak nyata,” ujar dr. Ummi sapaan akrab Kadinsos.
Dalam rakor yang digelar, berbagai hal teknis dibahas secara mendalam, mulai dari mekanisme pendataan, indikator kelayakan penerima, hingga strategi sinkronisasi data antar sistem.
Dinsos Gresik juga menekankan pentingnya peran aktif para pendamping di lapangan sebagai ujung tombak dalam proses pengumpulan dan pembaruan data.
“Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu fokus perhatian, mengingat program ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dengan pengalaman mendampingi keluarga penerima manfaat selama ini, pendamping PKH dinilai memiliki pemahaman yang cukup mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mendukung proses seleksi siswa agar lebih tepat sasaran.
Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
